Pengetahuan Hukum Pertambangan dan Permasalahannya di Indonesia

 

Hukum Pertambangan« Pertambangan Mineral

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap:

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya diatur bahwa pemegang IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di atas.

Pasal 77 UU Minerba mengatur bahwa setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi ini akan diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

  1. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Koperasi; dan
  3. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 83 UU Minerba mengatur persyaratan luas wilayah dan jangka waktu IUPK sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

a.   luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

b.   luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c.   luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

d.  luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

e.   jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

f.  jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.

g.      jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pelaksanaannya, IUPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan selain yang tertera dalam pemberian IUPK. Dalam hal proses Eksplorasi, jika pemegang IUP ingin menjual mineral logam atau batubara, maka pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Menteri.

http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/#more-83

 

Pemilik KP dan IUP Batubara Segera Registrasi Perusahaan

TENGGARONG – vivaborneo.com, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengingatkan kepada seluruh pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-ER) yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kukar, untuk segera melakukan registrasi daerah terhadap perusahaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kukar dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar. Demikian disampaikan Bupati Kukar Rita Widyasari melalui Surat Edaran Nomor 540/1042/MB-PBAT/V/2011 tentang  Registrasi Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati Kutai Kartanegera Rita Widyasari

Adapun Pelaksanaan registrasi daerah bagi pemegang ijin IUP-OP dan atau IUP –ER, dimulai sejak tanggal 31 Mei s/d 1 Juni 2011 bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, dengan materi pokok penyerahan berkas registrasi dan penjelasan umum oleh Bupati Kukar, serat penjelasan teknis dari Tim Kerja Registrasi Pemerintah Kukar. Sedangkan pelaksanaan registrasi daerah bagi pemegang IUP-OP dan atau IUP –ER adalah direktur utama atau pemilik yang syah dan tidak dapat diwakilkan.

Bagi pemegang ijin kuasa pertambangan (KP) yang sampai dengan tanggal yang ditentukan masih belum melakukan penyesuaian sebagai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010, diberikan kesempatan selama satu minggu untuk melakukan penyesuaian di Distamben Kukar.

Melalui Surat Edaran tersebut, Bupati Kukar mengatakan Registrasi KP dan IUP yang dilakukan berdasarkan PP RI Nomor 23 tahun 2010 Pasal 112 Angka 4 Huruf a dan Angka 5 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambanagan Minera dan Batubara, serta berdasarkan hasil rapat rekonsiliasi data IUP atau Izin Usaha Pertambanagan Rakyat (IUPR) yang dilaksanakan di Jakarta, yaitu adanya kesepakatan untuk melaksanakan serah terima data IUP beserta perijinan pendukungnya yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten/kota sebelum UU Nomor 4 tahun 2009 atau diterbitkan kemudian setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 112 Angka 5 PP Nomor 23 Tahun 2010

Adapun syarat registrasi yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP-OP dan atau IUP-ER yaitu menyerahkan potokopy perijinan yang dimiliki sengan dilampiri data pendukung berupa akta pendirian perusahaan, surat permohonan SKIP, ijin SKIP, permohonan penyelidikan umum, ijin kuasa pertambangan penyeldikan umu, pengumumam setempat, permohonan ijin eksploirasi, ijin kuasa pertambangan eksplorasi, lapran eksplorasi, pengesahan feasibility study, pengesahan feasibility study, dan beberapa syarat registasi lainnya.

“Pada saat registrasi pemegang ijin wajib menunjukkan asli dari persayaratan regestrasi yang dimaksud, dan jika tidak dapat dilaksanakan regestrasi sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka izin KP yang pernah diterbitkan dan belum dilakukan penyesuaian tidak registrasi, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku dan atau batal demi hukum,” kata Rita.

http://www.vivaborneo.com/pemilik-kp-dan-iup-batubara-segera-registrasi-perusahaan.htm#more-10532

 

Oleh : Parlindungan Sitinjak,
Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu :
1.    Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
2.    Mineral logam antara lain: emas, tembaga
3.    Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
4.    Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5.    Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam artikel ini.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan  Batuan
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:
?    Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
?    gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1  provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
?    bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:
I.    Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
II.    Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

I.    Pemberian WIUP batuan
1.    Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya
2.    Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
3.    Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP
4.    Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
5.    Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

II.     Pemberian IUP batuan
1.    IUP terdiri atas : IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
2.    Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial

II.a Pemberian IUP Eksplorasi batuan
1.    IUP Eksplorasi diberikan oleh :
a.    Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
b.    gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 – 12 mil dari garis pantai
c.    bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
2.    IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan
3.    Menteri atau guberrnur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan
4.    Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan
5.    Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka

II.b Pemberian IUP Operasi Produksi batuan
1.    IUP Operasi Produksi diberikan oleh :
a.    bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
b.    gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
c.    Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat
2.    IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi
3.    Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertambangannya
4.    Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP
5.    Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru
6.    Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP
7.    Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
8.    Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik
Ketentuan pidana  pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009 :
a)    Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b)    Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
c)    Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
d)    Setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif’ kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP.

Semoga pembahasan tata cara pemberian IUP serta ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam kegiatan pertambangan batuan ini dapat memberikan gambaran dan mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta penerapan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan meningkatkan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah, serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.

Sumber :
Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html

 

PERSYARATAN IJIN TAMBANG BATUBARA

 

  1. TAHAP SKIP

s         Surat Permohonan SKIP

s         Tenaga ahli yang diangkat oleh Perusahaan dengan melampirkan foto copy Ijazah Terakhir

s         Lokasi yang dimohon (Peta dan Koordinat)  pencadangan wilayah

s         Tembusan kepada instansi terkait (disHut, Bappeda, Pertanahan, Pertanian)

s         Biodata Perusahaan

s         Waktu 30 hari tidak dapat diperpanjang (berdasarkan Kepmen DPE No. 497 / M.103 / SJH / 1979, Kepmen DPE No. 6126.308 / 10 / SJH / 1985 dan Surat Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 2155 / 2011 / 040000 / 1986)

 

  1. KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM (KP PU)

s         Surat Permohonan KP PU

s         Laporan Hasil Peninjauan (SKIP)

s         Lokasi yang dimohon (Peta dan Koordinat)

s         Biodata Perusahan

s         Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk sebesar (Rp. 10.000,00 / Ha /)

s         Tanda bukti iuran tetan (Rp.500,- / Ha / Tahun). Berdasarkan PP RI No 45 / 2003.

s         Laporan keuangan Perusahaan baru / audit Akuntan Publik Perusahaan Lama.

s         Advis Teknis dari instansi terkait tentang aspek tata ruang kab. Kubar

s         Waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali selama 1 tahun (berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2001. Ps 8 ayat 3)

s         Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan berusaha di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali koperasi/ KUD

s         Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

 

  1. KP. EKSPLORASI

s         Surat Permohonan KP Eksplorasi

s         Presentase hasil penyelidikan umum

s         Lokasi yang dimohon (Peta dan Koordinat)

s         Rencana kerja dari anggaran biaya kegiatan eksplorasi

s         Laporan Penyelidikan Umum (per triwulan dan laporan akhir kegiatan) yang disetujui oleh Dinas Teknis

s         Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk sebesar (Rp. 10.000,00)

s         Tanda bukti iuran tetap (Rp.2.000,- / Ha / Tahun). PP 45 / 2003.

s         Membayar iuran eksplorasi ijin khusus penjualan PP no. 75 / 2001 Ps 26 ayat 1-3, bilamana pemegang KP Eksplorasi telah memiliki bahan galian yang tergali sesuai dengan SK Eksplorasinya.

s         Laporan Neraca Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

s         Waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 tahun (berdasarkan PP RI No. 75 tahun 2001)

s         Dalam hal KP Eksplorasi akan dilanjutkan ke KP Eksploitasi dapat diberikan perpanjangan dengan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 2(dua) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi atas permintaan yang bersangkutan (berdasarkan PP RI No. 75 tahun 2001)

 

KEGIATAN PENDUKUNG YANG HARUS DILAKSANAKAN SETELAH EKSPLORASI UNTUK MEMASUKI TAHAP EKPLOITASI

s         Laporan studi kelayakan, presentasi Studi Kelayakan

s         Presentase dokumen KA-AMDAL, ANDAL, RPL, RKL.

s         Kegiatan Konstruksi / Penyiapan fasilitas Ekploitasi dengan Iuran tetap 8.000/Ha /Tahun

 

  1. KP. EKPLOITASI

s         Surat Permohonan KP Eksplorasi

s         Lokasi kegiatan eksplorasi (Peta wilayah dan Koordinat)

s         Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi

s         Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan

s         Persetujuan AMDAL

s         Jaminan Reklamasi

s         Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT).

s         Tanda bukti iuran tetap dari bank yang ditunjuk sebesar Rp. 15.000,-/ Ha/ Tahun untuk endapan laterit dan permukaan Tahap I sedangkanTahap II untuk endapan Primer dan Aluvial sebesar Rp. 25.000/ Ha / Tahun

s         Royalty produksi besarannya disesuaikan dengan PP 45 Tahun 2003

s         Waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing – masing untuk jangka waktu 10 tahun (PP RI No. 75 Tahun 2001)

s         Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

 

  1. KP. PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

s         Surat Permohonan *

s         Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian *

s         Laporan AMDAL yang elah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten *

s         Persetujuan / kesepakatan dari pemegang KP Eksploitasi

s         Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)

 

Keterangan :

  • ·         Pemohon KP Pengolahan dan Pemurnian yang berdiri sendiri

 

  1. KP. PENGANGKUTAN / PENJUALAN

s         Surat Permohonan

s         Rencana Kerja Pengangkutan dan Penjualan

s         Persetujuan atau kesepakatan dari pemegang KP Eksploitasi

s         Laporan Kegiatan

s         Izin lokasi dari instansi yang berwenang

s         Ijin penumpukan dari instansi yang berwenang

 

Semua Pemohonan Ijin Usaha Pertambangan Umum disampaikan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: