Sertifikat Hak Milik Asli Aspal Dobel

Sertifikat Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan (selanjutnya disebut SHM), adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
SHM membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Bagaimana seseorang atau badan hukum dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai suatu bidang tanah tertentu? Seseorang yang akan membeli tanah, atau seseorang kreditur yang akan menerima penunjukkan tanah sebagai jaminan piutangnya, tentu minta bukti-bukti tersebut.
Kenyataan, bahwa seseorang atau suatu badan hukum sudah lama menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan, belum membuktikan, bahwa ia mempunyai hak atas tanah dimaksud.
Adanya surat-surat jual beli belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang dibelinya itu, apabila tidak dapat membuktikan, bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya.
Permasalahan di bidang Pertanahan semakin terus meningkat sejalan dengan meningkatnya keperluan tanah untuk pembangunan baik untuk keperluan Pemerintah maupun Swasta disamping meningkatnya keperluan pertambahan penduduk terutama didaerah perkotaan.
Pada akhir-akhir ini masalah pertanahan mencuat di permukaan dan banyak diungkap di surat kabar atau majalah. Pada umumnya kasus-kasus yang muncul bukannya kasus baru tetapi kasus yang telah terjadi di tahun yang lalu sekarang dimunculkan kembali.
Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab apabila sertifikat itu digunakan untuk kepentingan tertentu, dapat menimbulkan ketidak-jelasan hak dan kewajiban bagi pemegangnya dan berpotensi merugikan berbagai pihak, serta berpotensi memunculkan sengketa hukum di antara para pihak yang terkait. Motip dan latar belakang dari pada munculnya kasus-kasus pertanahan sangat berfariasi.
Penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan adalah :
Kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau;
Harga tanah yang meningkat dengan cepat, terutama di kota-kota, disebabkan semakin banyaknya permintaan akan tanah, baik karena pertambahan penduduk yang cepat maupun sepatnya laju pembangunan;
Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan pemerintah;
Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan meteril yang tidak wajar atau menggunakannya untuk kepentingan politik.
Khusus adanya penyebab terakhir perlu kita waspada dan bijaksana dalam menanganinya, karena mereka tidak segan-segan untuk menggunakan segala macam cara untuk mencapai maksudnya.
Masalah pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaraan tanah (tanda bukti bekas adat, sertifikat cacat hukum, sertifikat aspal, sertifikat palsu, sertifikat ganda.
Sertifikat Palsu, Aspal, Dobel
Isu mengenai sertifikat palsu, sertifikat aspal maupun sertifikat dobel banyak dijumpai dikalangan masyarakat, bahkan dimuat dibeberapa media cetak. Untuk dapat memperoleh gambaran umum mengenai apa yang diartikan dengan istilah tersebut, kemungkinan terjadinya hal-hal yang melatarbelakangi kejadian tersebut dan langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahannya, berikut ini akan diuraikan secara singkat.

a. Sertifikat Palsu
Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti atau alat pembuktian mengenai pemilikan tanah yang kuat, sehingga merupakan surat/barang yang bernilai. Contoh lain surat atau barang-barang bernilai adalah uang, ijasah, paspor dan sebagainya
Sebagaimana halnya surat atau surat bukti maupun barang mempunyai nilai yang cukup tinggi dipandang dari aspek ekonomis, aspek hukum maupun aspek lainnya, ada kecenderungan di masyarakat, antara lain untuk melakukan pemalsuan surat atau barang tersebut.
Sertifikat termasuk surat bukti yang beredar dalam kehidupan masyarakat, dan untuk memonitor setiap lembar sertifikat yang beredar tidaklah mudah, sehingga masih saja terdengar adanya sertifikat palsu dan sebagainya, walaupun telah ada usaha-usaha pencegahannya.
Hal-hal yang melatar belakangi pemalsuan sertifikat diantaranya adalah untuk tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya secara spekulatif, seperti misalnya untuk memperoleh panjar dalam transaksi tanah, untuk jaminan perbankan, dan lain sebagainya.

b. Sertifikat Aspal (asli tapi palsu)
Dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan. Seperti dimaklumi penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa, Keterangan warisan, segel jual beli dan sebagainya.
Surat-surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa, bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif. Kasus yang digambarkan diatas merupakan suatu peristiwa penerbitan Sertifikat Aspal (asli atau palsu). Sertifikat semacam ini tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dan ditarik dari peredaran.
Pembatalan tersebut dilakukan setelah dibuktikan melalui proses Pengadilan Negeri bahwa surat keterangan yang merupakan dokumen yang mendasari penerbitan sertifikat tersebut adalah palsu.
Termasuk kategori sertifikat aspal, apabila sertifikat ternyata didasari atas bukti-bukti surat keterangan atau dokumen yang kurang/tidak lengkap, atau sering dipakai istilah Sertifikat “cacat hukum”.
Guna mencegah terjadinya sertifikat aspal atau cacat hukum seperti contoh yang diuraikan diatas, kepada para pejabat dan petugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kotamadya telah diinstruksikan agar meningkatkan kecermatan dan ketelitian mereka dalam memproses penerbitan sertifikat.

c. Sertifikat Dobel
Terdapat pula kasus dimana sebidang tanah oleh Kantor Pertanahan diterbitkan lebih dari satu sertifikat, sehingga mengakibatkan ada pemilikan bidang tanah hak saling bertindihan, seluruhnya atau sebagian.
Hal ini terjadi antara lain sebagai akibat kesalahan penunjukkan batas tanah oleh pemohon/pemilik sendiri sewaktu petugas Kantor Pertanahan melakukan pengukuran atas permohonan yang bersangkutan, disamping kesalahan dari Kantor Pertanahan yang tidak secara cermat membukukan dan memasukkan dalam Peta Dasar.
Batas yang ditunjukkan oleh pemohon/pemilik, secara sengaja atau tidak sengaja adalah keliru. Sehingga Surat Ukur/Gambar Situasinya menggambarkan keadaan batas-batas yang bukan sebenarnya, seluruhnya atau sebagian, karena sebelumnya lokasi yang sama telah diterbitkan sertipikat.
Akibatnya terdapat lebih dari satu sertipikat yang diterbitkan. Kasus seperti ini kami kategorikan penerbitan sertifikat dobel.
Hal ini tidak akan terjadi, apabila penerbitan sertifikat terdahulu didasari pemetaan yang cermat dan dipetakan dalam Peta Dasar. Kejadian yang mengakibatkan terbitnya sertifikat dobel dapat bervariasi, seperti sertifikat dobel kebanyakan terjadi di daerah perkotaan, di mana untuk lokasi tersebut belum ada peta-peta pendaftaraan tanahnya.
Upaya pencegahan yang secara terus menerus dilakukan adalah melengkapai Peta Pendaftaraan Tanah di wilayah yang belum tersedia peta tersebut. Dengan tersedia Peta Pendaftaraan Tanah secara lengkap diharapkan sertifikat dobel dapat dicegah penerbitannya.
Tidak termasuk kategori sertifikat dobel adalah sertifikat pengganti, menggantikan yang hilang dan Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan tidak termasuk kategori sertifikat dobel.

Penyelesaian
Dalam keadaan seperti ini penguasaan peraturan pertanahan oleh masyarakat terutama para petugas Negara sangat diperlukan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan memahami tata cara pendaftaran tanah, melakasanakan catur tertib pertanahan, dan menyelesaikan apabila terjadi sengketa di pengadilan.

1. Pendaftaran Tanah
Pendaftaran atau permohonan tanah yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, salah satu contoh untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali, sebelum diproses atau diukur, diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di BPN (Badan Pertanahan Negara).
Bila peta tidak tersedia ditambah lalai pengecekannya, terpaksa mengandalkan ingatan petugas lapangan yang sudah barang tentu, bukan metode yang praktis dan akurat. Jadi cukup banyak yang lolos akibat tidak adanya peta maupun pengecekan.
Langkah pertama yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya sertifikat ganda yaitu kita harus mengetahui proses pendaftaran tanah atau permohonan tanah agar semua pihak tidak dirugikan.
Mengenai Pendaftaran Tanah terdapat pada Pasal 19 UUPA yang terdiri dari 4 ayat yaitu :

Ayat 1
Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatus dengan Peratutan Pemerintah.

Ayat 2
Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ayat 3
Pendaftaran tanah diselengarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, mednurut pertimbangan Menteri Agraria.

Ayat 4
Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diata, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Selain UUPA terdapat pula pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftran Tanah yang terdiri dari delapan bab berisi 46 Pasal yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1961 oleh Sukarno.

Catur Tertib Pertanahan
Catur Tertib Pertananahan merupakan kebijkaan pertanahan pada hakekatnya merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dirumuskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Catur tertib Pertanahan meliputi :

a). Tertib Hukum Pertanahan
Sampai sekarang ini tertib hukum pertanahan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan atau secara dibawah tangan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehinggga membawa akibat-akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan menjadi sumber sengketa.
Keadaan sedemikian ditambah pula kenyataan bahwa sebagian besar hak atas tanah bellum terdaftar. Sehubungan dengan kondisi semacam itu, perlu diambil langkah-langkah penerbitan, untuk menciptakan tertib hukum pertanahan agar supaya dapat diperoleh kepastian hukum, baik oleh perangkat pemerintah maupun oleh unsur swata.

b). Tertib Administrasi Pertanahan
Merupakan kenyataan masih banyaknya penguasaan tanah yang belum dilandasi alat bukti yang benar, dissamping administrasi pada Kantor Pertanahan ada yang belum tertib, yang ditandai dengan terjadinya sertifikat hak tanah ganda, tumpang, tindih, sertipikat “aspal’, buku tanah hilang, buku tanah dipalsukan, dan pelayanan yang oleh masyarakat dianggap lamban.
Khusus pelayanan hak dan sertifikat tanah perlu ditingkatkan tetapi tetap harus memperhatikan kepastian hukumnya. Pelayan yang cepat tetapi tidak dilandasi penelitian yang cermat terhadap riwayat tanah dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk itu sudah dimulai dilakukan upaya perbaikan-perbaikan dan penyederhanan prosedur, bahkan pelimpahan kewenangan kepada pejabat didaerah sudah dilaksanakan, misalnya tentang perijinan dan Pemberian Hak Untuk Perusahaan, Tata Cara Pensertifikatan Tanah Bagi Program/Proyek Departemen Pertanian, yaitu meliputi pronyek-pronyek pencetakan sawah, PIR-Perkebunan, budidaya tambak dan lain sebagainya, dan tentang pelimpahan wewenang kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi, pelayanan yang cepat, sederhana, murah, dengan tetap menjamin kepastian hukum merupakan usaha bersama, baik dari perangkat yang melayani maupun pihak-pihak yang mengurus hak atau sertipikat dengan melengkapi data-data pertanahan yang diperlukan.

c). Tertib Penggunaan Tanah
Banyak penggunaan tanah yang belum diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan sebaliknya banyak terjadi penggunaan tanah tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Untuk itu perlu ditumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara terencana, agar diperoleh manfaat yang optimal, seimbang dan lestari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Dalam Pengertian tertib penggunaan tanah, misalnya menghindari penggunaan tanah subur, tanah beririgasi teknis untuk pemukiman.

d). Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
Tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung diatas atau didalamnya.
Dalam hubungan ini faktor pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata, seringkali menyebabkan terjadi pemusatan penduduk atau berlangsungnya urbanisasi yang melampaui batas kemampuan daya tampung suatu wilayah dan mendorong terjadinya penggunaan tanah tanpa memperhatikan kondisi tanah dan kelestarian lingkungan.
Pasal 15 UUPA menegaskan, bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah. Ketentuan pelaksanaanya dicantumkan sebagai persyaratan dalamsetiap pemberian persetujuan ijin lokasi.
Untuk keperluan pangadaan tanah yang luas dalam rangka pembangunan perumahan (real estate), telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1994, dimana dalam pemberian ijin lokasi oleh kepala Kantor Pertanahan, selain diisyaratkan adanya kewajiban untuk menaati Pola Dasar Rencana Pembangunan dan/atau Rencana Induk Kota, harus menghidari penggunaan tanah pertanian yang subur khususnya sawah beririgasi teknis, memenfaatkan tanah yang kurang subur dan kurang produktif serta mengusahakan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikian upaya-upaya dalam mewujudkan Catur Tertib di bidang pertanahan.

Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa perjanjian jual-beli tanah bersertifikat ganda, dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, paksaan, penghindaran, membiarkan saja, dan penyelesaian khusus).
Penyelesaian melalui pengadilan ada beberapa kemungkinan, hal tersebut bergantung kepada kesalahan atau cacat pada sertifikat ganda tersebut dan kemauan para pihak.
Apabila penyelesaiannya melalui pengadilan, maka bisa melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Makhamah Agung), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Semua jalur penyelesaian sengketa tersebut, akan bermuara pada pembatalan sertifikat tanah.

Penutup
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, memang benar bahwa dalam praktek pelaksanaan UUPA masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama, antara lain belum lengkapnya peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UUPA maupun peraturan pelaksanaan yang masih perlu diterbitkan, disamping adanya peraturan pelaksanaan yang sudah tidak ssesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan. Namun hal itu tidak menghambat pelaksanaan tugas dibidang pertanahan, termasuk pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang pertanahan.
Permasalahan yang dihadapi antara lain berhubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi dan penyebarannya yang tidak merata dan kenaikkan harga tanah, yang telah menimbulkan adanya penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak teratur dan tidak efesien oleh masyarakat dan serta menimbulkan pertentangan dan benturan-benturan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA
UUPA Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1961
Hukum Agraria Indonesia, Prof. Boedi Harsono, S.H., Djambatan
Masalah Pertanahan, Mahkamah Agung RI, 1998
Majalah Renvoi, Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: